Ahmadiyah: Cederanya Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama sebagai bagian dari hak azasi manusia kembali dicederai. Sejumlah massa, kurang lebih 200 orang, telah menyerang, merusak dan membakar masjid Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Penganiayaan terhadap umat Ahmadiyah dan perusakan masjidnya sudah terjadi berulang kali di berbagai daerah. Bahkan di Lombok, NTB, komunitas Ahmadiyah dipaksa keluar dari tanah kelahirannya. Kasus Lombok ini sudah berlangsung puluhan tahun, tetapi belum ada penyelesaian.

Ironisnya, Konsititusi kita yang menjamin kemerdekaan beribadah dan beragama seperti tidak berarti dan tidak diimplementasikan. Pemerintah tidak hadir di saat rakyatnya menderita. Kelompok Ahmadiyah terpaksa menjadi pengungsi di tanah airnya sendiri.

Penyerangan yang dilakukan umat beragama terhadap umat beragama lain adalah persoalan pelik yang masih menghantui umat beragama mana pun. Di Burma, di India, di Mesir masih terjadi. Di dalam tubuh kekristenan perilaku kekerasan atas nama agama pernah menjadi penyakit moral yang kronis.

Pada abad pertengahan, tokoh reformasi Calvin mengeluarkan ‘fatwa’ untuk membinasakan Michael Servetus. Martin Luther memerintahkan penyerangan terhadap kelompok Anabaptis gara-gara perbedaan interpretasi terhadap baptisan anak.  Luther mengajarkan baptisan anak, Anabaptis menolak.

Kebiadaban terhadap umat lain mengakibatkan cederanya kebebasan beragama masih terjadi hingga kini. Ironisnya, kasus-kasus kekerasan ini  terjadi saat kita membanggakan diri sebagai negara demokrasi nomor 4 di dunia, dan lebih lagi kita sangat bangga sebagai bangsa yang berketuhanan yang maha esa.

Pertanyaannya adalah mengapa sebagai bangsa yang berketuhanan yang maha esa  masih ada penganiayaan dan penyerangan terhadap umat lain? Kemungkinan kita terlalu menekankan ketuhanan yang maha esa, tetapi kita melupakan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai ketuhanan telah dilepaskan dari kemanusiaan yang adil dan beradab.  Efeknya, banyak yang bertuhan tetapi tanpa semangat kemanusiaan. Agama pun menjadi garang!

Jadi, bagaimana mengatasinya? Untuk ini kita perlu memahami alasan adanya persekusi atas nama agama. Menurut Roland Bainton dalam The Travail of Religious Liberty (1951), penyerangan dan penganiayaan terhadap umat lain terjadi karena tiga alasan.

Pertama, kelompok penyerang percaya bahwa mereka berpegang pada ajaran yang benar. Dalam kasus Protestan dan Katolik, hal ini terjadi saat keduanya percaya bahwa “di luar gereja tidak ada keselamatan.”

Kedua, adanya labelisasi sebagai bidaah atau sebagai kelompok sesat terhadap kelompok agama yang menjadi korban. Ketiga, bahwa penyerangan atau penganiayaan itu diharapkan oleh sang penyerang akan menjadi teguran atau hukuman yang efektif terhadap kelompok-kelompok sesat.

Dalam konteks Indonesia, ketiga alasan di atas menjadi semakin efektif karena aksi para pelaku kekerasan itu dijustifikasi oleh sikap resmi institusi agama seperti fatwa, dan didukung oleh kebijakan politik pemerintah daerah. Misalnya, melalui peraturan Gubernur, peraturan Bupati, atau peraturan daerah yang jelas-jelas bertentangan dengan spirit demokrasi, filosofi Pancasila, dan dengan konstitusi bangsa.

Belum lagi bila aparat yang ada justru mengambil sikap diam saat anarkisme terjadi di depan mata mereka. Oleh karena itu, kasus yang melanggar kebebasan beragama ini menyangkut dua institusi penting yaitu institusi agama dan institusi pemerintahan. Mesti ada koreksi serius terhadap keduanya. Bila agama mau memberikan kontribusi bagi ditegakkannya martabat manusia maka agama harus berani mengoreksi dirinya sendiri.

Dalam kasus Protestantisme, ada dua aspek yang telah mengoreksi sikap biadab umat Protestan. Pertama, perjumpaan Protestantisme dengan mistisisme. Efeknya titik berat ajaran bukan lagi pada dogma tetapi pada pengalaman spiritual langsung dengan Tuhan. Ya, Tuhan yang mengajarkan kerelaan untuk mengosongkan diri dan melayani sesama.

Kedua, adanya penilaian etis terhadap agama dengan menilai kualitas keagamaan seseorang dari sikap dan tindakan etisnya. Kekerasan dianggap perilaku biadab yang tidak etis yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Protestantisme.

Sebenarnya, koreksi internal seperti ini telah juga dilakukan oleh para ulama NU. Keputusan NU yang melarang umatnya memanggil mereka yang berbeda agama sebagai ‘kafir’ adalah lompatan teologis yang dahsyat, sangat berani dan sangat manusiawi.

Keputusan ini bisa disejajarkan dengan keputusan Gereja Roma Katolik dalam Konsili Vatikan II yang mengakui adanya kebenaran pada agama lain. Keputusan NU yang lahir dari ekspresi iman yang luhur ini pasti memberikan kontribusi besar dalam penguatan martabat manusia dan bagi tegaknya demokrasi di Indonesia. Agama pun menjadi semakin ramah dan menarik.

Pemerintah harus serius membangun martabat manusia, memperkuat demokrasi , dan menegakkan Konstitusi. Ketiga aspek ini bisa dicapai bila pemerintah mengambil tiga sikap ini.

Pertama, pemerintah harus membatalkan dan mencabut berbagai peraturan daerah dan peraturan lainnya yang bertentangan dengan hukum dan dengan konstitusi bangsa. Kedua, pemerintah harus bersikap tegas terhadap segala bentuk aksi ekstrem kekerasan dan kebiadaban yang mengatas namakan, terutama mengatasnamakan agama. Umat mana pun pasti setuju bahwa agama tidak mengajarkan kekerasan dan kebiadaban.

Kekerasan dan ekstremisme muncul dari interpretasi yang sempit, tidak beradab, dan tidak manusiawi terhadap ajaran agama. Jadi, bukan agamanya yang salah, tetapi interpretasinya yang harus dibereskan. Kita butuh interpretasi yang menekankan pada moderasi beragama, yaitu interpretasi yang memperhitungkan keberagaman bangsa.

Sikap ketiga adalah memulihkan kembali korban kekerasan atas nama agama, baik yang ada di Sintang, di Lombok maupun di tempat-tempat lainnya. Semoga saja pemerintah melakukan ketiga hal di atas sebelum semuanya menjadi serba terlambat.

Salam,
Albertus Patty

Dimuat di: Selisip.com

Bagikan

ARTIKEL TERKAIT

STFT Jakarta, Kampus Bidaah!

"Saya mau ambil kuliah teologi dimana saja, pokoknya jangan di STT Jakarta," tegas saya pada ibu. Saya serius dengan sikap…

Demi Kasih: Ampunilah Koruptor!

Adakah kasus korupsi atau manipulasi keuangan di lembaga agama seperti gereja? Jawabnya: pasti ada! Silahkan saja check di google atau…

Mana Peran Kaum Intelektual Kristen?

Cukup banyak buku yang menjelaskan tentang kiprah kaum intelektual Islam di Indonesia. Yudi Latif, misalnya, menulis buku sangat bagus yaitu…

PPKM, Krisis & Marahnya Risma!

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Jawa dan Bali hingga 2 Agustus 2021 mendatang.…