Pada 16 Oktober 2022, persis di ujung masa kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dianugerahi julukan sebagai “Bapak Toleransi Beragama”. Yang memberikannya adalah Forum Persaudaraan Antar Iman (FORSAI). Ada enam ‘tokoh’ agama yang menandatangani piagam penghargaan itu. Mereka mewakili agama-agama ‘mainstream’ di Indonesia. Sayangnya, piagam penganugerahan itu diragukan keabsahannya.

Christoforus Rea, tokoh agama Katolik, yang tanda tangannya tertera dalam piagam penghargaan itu menyatakan keberatan. Rea mengaku tidak hadir pada acara penganugerahan dan tidak menandatangani piagam tersebut.

Artinya, ada orang lain yang membubuhkan tanda tangannya; ini jelas ada pemalsuan tanda tangannya. Ini perbuatan immoral dan melanggar hukum.

Tulisan ini tidak menelisik soal itu. Tulisan ini justru menelisik satu pertanyaan paling mendasar; apakah Anies Baswedan layak disebut sebagai Bapak Toleransi Beragama di Indonesia?

Jawaban untuk pertanyaan di atas pasti beragam. Mereka yang mendukung Anies akan mengatakan bahwa Anies pantas dijuluki sebagai Bapak Toleransi Beragama. Alasan mereka adalah,  saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies menunjukkan sikap yang sangat toleran dan adil bagi semua agama.

Anies mengunjungi rumah ibadat berbagai agama. Anies mengunjungi klenteng Konghucu, pura Hindu Bali, kuil umat Sikh, vihara Buddha, gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan.

Anies memberikan bantuan dana pembangunan dan renovasi rumah ibadah berbagai agama. Anies menyediakan dana Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) untuk membantu para pekerja rumah ibadah, termasuk marbot, koster gereja, bahkan guru Sekolah Minggu. Aktifitas dan bantuan dana inilah yang membuat Anies dipuji setinggi langit oleh beberapa rohaniawan termasuk Pendeta. Bahkan ada yang mendoakan agar berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia.

Dahsyat! Puja dan puji ini menunjukkan keberhasilan upaya Anies untuk membangun citranya sebagai pemimpin politik yang toleran dan adil bagi semua umat beragama.

Politik Identitas
Meskipun demikian, sekeras apa pun upayanya membangun citra sebagai pemimpin toleran, citra Anies Baswedan sangat melekat erat dengan peristiwa Pilkada DKI Jakarta 2017. Banyak orang masih ingat, bahwa saat itu politik identitas dimainkan dengan cara yang sekotor-kotornya. Efeknya, masyarakat terpecah-belah, keharmonisan warga rusak berat.

Dalam politik identitas, salah satu kelompok akan melabel atau mengidentifikasi kelompok lain yang berbeda aliran, berbeda agama atau berbeda etnik sebagai musuh. Kelompok ‘lain’ adalah lawan yang mengancam eksistensi kelompoknya.

Politik identitas yang didasarkan agama, akan selalu menciptakan polarisasi bangsa. Politik bukan lagi menjadi upaya ‘memanage’ berbagai kepentingan, tetapi menjadi arena membenturkan berbagai kepentingan. Dialog dan kompromi yang paling sederhana pun dienyahkan.

Celakanya, polarisasi itu diabsahkan oleh ayat-ayat kitab suci. Kebencian terhadap sesama menjadi bagian dari kesalehan; kekerasan terhadap yang berbeda disucikan (holy criminal). Setiap kelompok dijadikan seperti jangkrik. Mereka diadu demi memenuhi ambisi politik para politikus. Ujung-ujungnya rakyat juga yang menderita.

Politik identitas adalah politik rasis yang berupaya melakukan hegemoni politik dan dominasi kultural terhadap kelompok yang berbeda. Banyak orang yang masih ingat dan bahkan banyak yang mengalami trauma akibat ‘luka’ sosial efek Pilkada DKI Jakarta 2017. Butuh waktu yang cukup lama untuk menyembuhkan trauma dan luka sosial ini. Apa pun yang dilakukan Anies, trauma berat dan luka sosial ini tidak akan mudah dilenyapkan begitu saja.

Apa artinya? Memang piagam penghargaan yang dianugerahkan kepada Anies sebagai Bapak Toleransi Beragama sudah tidak valid lagi. Piagam bodong. Piagam itu adalah upaya pencitraan pendukung Anies yang dilakukan secara terburu-buru, dan sayangnya, dengan menghalalkan segala cara.

Tetapi, seandainya itu benar dan absah, piagam penghargaan itu akan menjadi upaya yang sia-sia seperti orang yang menjaring angin. Penyebabnya adalah karena citra Anies sebagai “Bapak Politik Identitas” sudah melekat dan melukai hati banyak orang.

Lebih dari itu, bangsa ini menentang politik identitas yang adalah politik rasis. Politik rasis bertentangan dengan jiwa dan budaya bangsa Indonesia yang Pancasilais dan Bhinneka Tunggal Ika!

Salam,
Albertus Patty