Kitab Suci adalah benda. Konstitusi adalah prinsip hidup bermasyarakat dan bernegara. Keduanya tak dapat disandingkan. Yang bisa disandingkan adalah nilai-nilai Kitab Suci dan nilai atau norma Konstitusi.

Oleh karena itu, ketika menyebut Kitab Suci harus dipahami bukan sebagai bendanya, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Kitab Suci di atas Konstitusi, begitulah salah satu hasil Ijtima Ulama IV, yang artinya kita harus lebih mematuhi Kitab Suci daripada mematuhi Konstitusi.

Boleh saja, terutama bila Konstitusi itu menerapkan hukum dan prinsip dasar yang rasialis, segregatif, dan diskriminatif yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai universal yang diajarkan Kitab Suci, yaitu kasih, kesetaraan dan keadilan.

Bila itu terjadi, Kitab Suci harus lebih ditaati daripada Konstitusi.

Sebaliknya, bila Konstitusi itu dibuat berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal Kitab Suci yaitu kasih, kesetaraan dan keadilan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negara, maka Konstitusi harus digunakan untuk mengeritisi INTERPRETASI terhadap Kitab Suci, bila interpretasinya itu bersifat sektarian dan primordialistik sehingga berpotensi merusak kesatuan bangsa dan kemanusiaan.

Kitab Suci OK, tetapi interpretasi terhadap Kitab Suci sering dikotori berbagai kepentingan egoisme & politis.

Kitab Suci dan Konstitusi wajib ditaati, selama keduanya mengimplementasikan kasih, kesetaraan dan keadilan yang memperkuat integritas personal, mempererat kohesi kebangsaan dan membangun kemanusiaan semesta.

Oleh karena itu, Kitab Suci bukan di atas Konstitusi. Bukan juga Konstitusi di atas Kitab Suci. Kita harus tempatkan Kitab Suci dan Konstitusi dalam relasi dialektis dan dialogis yang saling mengisi dan saling mengeritisi.

Salam,
Albertus Patty