Pendeta berpihak pada salah satu Paslon. Boleh saja. Malah harus! Tetapi jabatan pendeta atau pemimpin rohani yang melekat padanya seharusnya menahannya untuk mendeklarasikan pilihan politiknya di depan umum. Biarlah itu menjadi rahasia pribadinya. Meskipun demikian, ia bisa saja memiliki sikap politik yang tegas, terutama, saat berhadapan dengan ketidakadilan dan penindasan. Bukan demi dukung mendukung Paslon tertentu!

Sebagai warga negara, seseorang, termasuk pendeta, punya hak memilih dan memihak Paslon tertentu. Tetapi, sebagai pendeta yang melayani ratusan bahkan ribuan umat, apalagi yang pengaruhnya besar di tengah masyarakat, ia harus mampu mengayomi umat sekaligus masyarakat yang pilihan politiknya beragam. Di tengah perbedaan, ia harus tampil menyejukkan, bukan malah memanaskan situasi. Pendeta atau pemimpin rohani adalah leader bagi semua, bagi seluruh masyarakat!

Menariknya, belakangan ini ada trend: keberpihakan pendeta atau pemimpin rohani pada salah satu Paslon justru dideklarasikan secara vulgar di depan umum. Bahkan, dukungan itu dijustifikasi dengan ayat-ayat Kitab Suci. Lalu, apa yang bisa disampaikan tentang fenomena ini? Ada empat!

Pertama, banyak pendeta atau pemimpin rohani lupa bahwa mereka memiliki umat yang pilihan politiknya sering berbeda dengan mereka. Oleh karena itu, deklarasi para pendeta yang dilakukan secara vulgar untuk mendukung salah satu Paslon bisa saja secara politik menguntungkan Paslon yang didukungnya, tetapi secara gerejawi justru berpotensi memecah-belah umatnya sendiri.

Di beberapa daerah banyak gereja yang terpecah belah. Banyak umat beragama yang tersekat-sekat karena perbedaan pilihan politik. Itulah sebabnya deklarasi politik secara vulgar hanya menunjukkan tumpulnya daya nalar para pendeta atau pemimpin rohani. Mereka membutakan diri terhadap luka batin dan borok sosial yang muncul akibat ulah bodohnya.

Kedua, penggunaan ayat-ayat kitab suci untuk mendukung Paslon tertentu, lalu menyudutkan dan menjelekkan Paslon yang lain dengan kata-kata kasar dan jauh dari kesantunan. Eksploitasi agama untuk kepentingan politik kekuasaan adalah lawakan murahan.

Kecenderungan ini bukan saja menunjukkan kesesatan berpikir para pendeta dan pemimpin agama, tetapi juga telah menurunkan derajat para pendeta dan para pemimpin agama menjadi sekedar “jongos bayaran” untuk melayani syahwat kekuasaan politik Paslon yang didukungnya.

Ketiga, kecenderungan para pendeta atau pemimpin rohani mengarahkan umat untuk memilih salah satu Paslon apalagi dijustifikasi ayat-ayat suci, telah merebut hak dan kebebasan berdemokrasi umatnya sendiri. Sikap ini justru menunjukkan bahwa ternyata yang paling tidak siap berdemokrasi adalah para pendeta dan pemimpin rohani.

Keempat, Paslon yang mengeksploitasi agama demi meraih kekuasaan kecenderungannya menghalalkan segala cara, termasuk penggunaan agama. Kecenderungan ini muncul karena ketidakpercayaan diri. Ia tidak mampu berkompetisi secara sehat. Ia tidak mampu menampilkan program dan visinya secara cerdas dan meyakinkan. Hatinya corrupt!

Oleh karena itu, bila berkuasa, Paslon seperti ini cenderung menghalalkan segala cara guna meraih keuntungan. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa daerah-daerah yang dipimpin Paslon yang doyan membawa isu agama justru paling tinggi prosentasenya korupsinya. Mereka membawa isu agama, tetapi berakhir di penjara

Apa pesan utamanya? Jadilah umat yang cerdas, terutama saat pendeta atau pemimpin agama lagi jadi jongos politik bayaran dan terkena penyakit pendek logika.

Salam,
Albertus Patty