Saat saya katakan bahwa belakangan ini gereja-gereja kita semakin idiot, seorang pimpinan gereja langsung bereaksi keras “Apa hakmu menyebut dan menuding gereja idiot?” Mendengar ungkapan gereja idiot, ia emosi dan langsung bereaksi.

Kita tahu bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), idiot menunjuk pada orang yang kecerdasan berpikirnya sangat rendah. Idiot adalah orang yang tingkat IQ-nya kurang dari 25! Definisi seperti itu baru muncul pada abad ke-14, tetapi tetap bertahan hingga kini. Ini yang menjadi penyebab idiot diartikan sebagai fool atau stupid alias dungu atau goblok!

Definisi KBBI tentang idiot ini membuat sang pimpinan gereja jengkel. Ia anggap saya telah merendahkan kapasitas dan kualitas gereja. Nah, sebelum anda ikut menghakimi saya, mari kita telisik makna lain dari kata idiot.

Kata Idiot asal katanya idiota (Latin) adalah orang yang tidak mengenyam pendidikan apa pun alias orang bodoh. Dalam bahasa Yunani kata idiot berasal dari ‘idiotes’ yang berarti orang biasa atau warga negara biasa. Definisi lain dari idiot adalah kaum awam atau orang yang tidak memiliki kapasitas professional pada bidang tertentu.

Contoh, di lingkungan gereja istilah ‘kaum awam’ menunjuk pada orang yang bisa saja ahli di bidang lain, kecuali teologi. Jadi, pada awalnya idiot bukanlah kata yang merendahkan. Kata idiot ini erat kaitannya dengan dunia politik.

Di Yunani, tempat lahirnya sistem demokrasi, partisipasi masyarakat dalam politik sangat dihargai. Mereka yang tidak berpartisipasi akan dikritik habis karena tidak berkontribusi apa pun. Dalam situasi ini, idiot bermakna orang yang egois dan bodoh yang tidak berpartisipasi dalam ruang publik.

Sekali lagi, kata idiot tidak ditujukan untuk merendahkan orang yang kapasitas intelektualnya rendah. Sebaliknya, ia justru digunakan untuk mengeritik orang yang moralitas sosialnya tumpul. Alasannya simple, karena mereka menolak berpartisipasi dalam ruang publik, terutama politik.

Ungkapan saya tentang ‘gereja idiot’ ada dalam perspektif politik. Gereja idiot adalah gereja yang enggan berkiprah dalam ruang publik. Menolak melibatkan diri dalam dunia politik! Apatis! Masa bodo!

Filsuf Yunani, Thucydides mengatakan bahwa orang yang ‘ogah’ mengambil bagian dalam ruang publik adalah orang yang hidupnya tanpa ambisi. Statik! Diam di tempat! Dan Thucydides melanjutkan, orang seperti ini tidak berguna!

Bercermin dari kata-kata Thucydides itu, gereja ditantang untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, terutama dalam dunia politik. Bila enggan melibatkan diri dalam dunia politik, gereja seperti garam yang tawar. Tidak berguna! Tentu saja keterlibatan gereja dalam dunia politik bukan keterlibatan sebagai institusi, tetapi keterlibatan secara moral dan etik!

TB Simatupang menyebutnya dengan ‘ikut memberikan landasan moral dan etik bagi kehidupan bangsa. Tetapi, di saat politik menjadi arena perebutan kekuasaan dan menjadi ajang transaksi kekuasaan dan uang, muncul pertanyaan: bagaimana gereja berpartisipasi dalam ruang publik, terutama dalam dunia politik, sehingga memberikan kontribusi besar bagi kebaikan bangsa?

Spiritualitas Politik
Prinsip terpenting bagi gereja saat melibatkan dirinya dalam kehidupan publik, terutama dalam dunia politik adalah bahwa partisipasinya itu bukan untuk dan demi kepentingan gereja saja! Tetapi demi kepentingan masyarakat dan bangsa, terutama mereka yang terpinggirkan dan termarjinalisasikan.

Sungguh tidak bermoral dan tidak kristiani bila niat dan tujuan gereja berpartisipasi dalam dunia politik adalah demi memuaskan syahwat kekuasaan. Kecenderungan seperti itu menjebak gereja menjadi penjilat penguasa atau sebagai predator sesamanya.

Gereja yang tidak berpartisipasi apa pun dalam dunia politik disebut sebagai gereja idiot. Tetapi gereja yang berpartisipasi dalam dunia politik demi kepentingan kekuasaan adalah gereja yang immoral!

Dalam sejarah, gereja sering terjebak dalam immoralitas yaitu saat gereja lebih mementingkan kekuasaan daripada melayani sesama. Contohnya Deutsche Christen (Kristen Jerman) pada masa Hitler. Gereja ini menjadi immoral. Ia lebih taat kepada Hitler daripada kepada Tuhan.

Pada masa Hitler semua dosa politik dilakukannya. Otoritarianisme, penindasan, ketidakadilan, diskriminasi rasial, dan juga politik agama. Gereja yang tunduk pada Hitler ikut menjustifikasi kebencian dan genosida terhadap orang Yahudi dengan ayat-ayat Kitab Suci.

Syukurnya, muncul kesadaran dari sebagian pendeta gereja Jerman. Didukung oleh Karl Barth, mereka mendeklarasikan berdirinya Bekennende Kirche (Gereja yang Mengaku). Gereja ini menyatakan perlawanan teologis terhadap impotensi moral Deutsche Christen (Gereja Jerman), dan sekaligus perlawanan politik otoritarianisme yang mempertuhankan Hitler.

Dalam perlawanan itu, Bekennende Kirche mengeluarkan seruan kenabian yaitu Deklarasi Barmen. Isinya pernyataan bahwa kesetiaan gereja-gereja Jerman hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Mereka menolak tunduk pada Hitler. Mereka tegaskan bahwa kekuasaan politik bukan untuk menindas dan mendiskriminasi. Kekuasaan itu untuk melayani.

Meski menghadapi resiko berat, Bekennende Kirche tetap nekad! Aksinya telah mengembalikan politik kepada marwahnya yaitu ‘politik itu suci,’ kata Sabam Sirait. Politik menjadi sebuah panggilan spiritual!

Aksi heroik gereja ini menunjukkan bahwa spiritualitas politik itu memang ada! Pemilik spiritualitas politik pasti mampu mentransenden dirinya, yaitu mampu berpikir dan bertindak melangkaui egoisme pribadi dan kepentingan kelompoknya demi kebaikan semua. Mereka yang dikuasai spiritualitas politik sadar bahwa panggilan politiknya adalah menjadi abdi dan pelayan bagi kebaikan bangsa.

Adanya spiritualitas politik membuktikan bahwa gagasan hedonistik ala David Hume tidak selalu benar. Artinya tidak selalu tindakan manusia dimotivasi oleh hawa nafsu. Hume lupa bahwa manusia adalah juga makhluk spiritual yang mampu bertindak dalam kasih, yang melampaui kepentingan diri sendiri.

Saat Pilkada Desember ini mendekat, kita bertanggungjawab untuk menjaga agar gereja-gereja tidak terjebak pada kesalahan fatal yaitu menjadi gereja yang idiot atau menjadi gereja yang immoral.

Kita harus menjaga agar keterlibatan kita dan gereja-gereja kita dalam dunia politik didasarkan pada spiritualitas yang kokoh yang menegaskan ucapan Johannes Leimena yaitu: politik adalah etika untuk melayani! Ya, untuk melayani demi kebaikan bangsa ini!

Salam,
Albertus Patty