Kasus intoleransi agama di Karimun hanya salah satu dari berbagai kasus intoleransi pada tubuh bangsa ini. Intoleransi agama atau intoleransi apa pun adalah virus berbahaya yang merusak sendi-sendi persaudaraan sebangsa dan setanah air. Ia telah mengoyak berbagai bangsa. Ia telah merobek dan menghancurkan luluhkan puluhan negara.

Yugoslavia dan Uni Soviet punah. Rwanda, Ethiopia dan India pernah mengalaminya. Irak, Suriah, Burma, Eritrea, Nigeria dan Sudan sedang mengalaminya. Hasilnya? Kehancuran bersama! Yang menang dan yang kalah menjerit karena menderita. Sebelum terlambat, kita harus mempelajari kegagalan bangsa-bangsa lain dalam mencegah virus intoleransi.

Ada dua aspek yang bisa kita pelajari dari kasus intoleransi agama di Karimun. Pertama, harus ditegaskan bahwa intoleransi agama sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ia mengangkangi hukum dan Konstitusi bangsa kita. Intoleransi agama adalah sikap tidak menghargai hak warga negara lainnya, dan enggan menghormati hak azasi manusia.

Intoleransi adalah ancaman mematikan terhadap bangsa kita yang harus dihadapi dengan sangat serius atas dasar komitmen yang teguh terhadap nilai-nilai Pancasila, ke-Bhineka Tunggal Ika-an, dan Konstitusi bangsa. Ia butuh respon cepat, tepat, strategis dan visioner.

Kita bersyukur Presiden Jokowi segera meresponnya. Tetapi saya merasa empati kepadanya karena semuanya tergantung pada inisiatif beliau. Kasihan beliau! Nah, Dasar sikap Presiden melawan intoleransi jelas: Pancasila dan Konstitusi bangsa! Itulah nilai dan norma yang selalu beliau tekankan kapanpun dan dimanapun. Itulah nilai dan norma yang menjadi tuntunan siapa pun, termasuk para pejabat di sekeliling Presiden. Salut atas komitmen dan integritas kebangsaan Presiden kita.

Tetapi ada satu pertanyaan yang mengusik kita: mengapa Presiden sebagai pimpinan tertinggi di negara ini harus mengurusi hal-hal ‘receh’ di daerah kecil Karimun? Seharusnya soal beginian sudah ditangani para pejabat terkait di sekeliling Presiden yang memang bertugas membantu beliau. Mengapa mesti menunggu dan lambat berinisiatif?

Apakah para pembantu Presiden ini memang bermental ‘pembantu’ yang harus diperintah dulu baru bergerak atau karena mereka takut, enggan, cari aman dan apatis? Dimana inisiatif dan leadership mereka semua,

Ada pertanyaan lain yang paling mendasar yaitu: saat intoleransi merebak dan bangsa ini terancam pecah bahkan punah, dimanakah engkau para anggota DPR yang terhormat? Tanpa mengurangi rasa hormat kepada segelintir anggota DPR yang memang OK, saat kasus intoleransi Karimun merebak, media massa justru bercerita bahwa sebagian anggota Dewan Yang Terhormat sedang ribut pembagian jatah CSR Pertamina. Sense of crisis itu seolah lenyap. Moralitas tumpul? Masihkah mereka mewakili kita?

Aspek kedua, intoleransi dalam bentuk apa pun sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama mana pun. Bila agama disalahgunakan untuk mengabsahkan perilaku intoleran, pastilah telah terjadi upaya pemanipulasian nilai-nilai luhur agama. Agama menjadi tidak relevan ketika di tengah era destruksi akibat perkembangan teknologi digital ia menyibukkan diri dengan pertikaian dan permusuhan dengan umat lain. Agama seperti ini akan ditinggalkan.

Kekristenan di Eropa pernah mengalami situasi ditinggalkan ketika dari rahimnya sendiri justru lahir Marxisme- Komunisme. Kita diingatkan bahwa bukan saatnya membangun intoleransi. Kini semua butuh semua. Interdependensi!

Oleh karena itu, umat butuh daya kritis agar mereka mampu menolak pemanipulasian ajaran luhur agama demi melayani kepentingan ekonomi atau demi pemenuhan syahwat politik kekuasaan.

Umat harus sadar bahwa di tangan para manipulator rohani, nafsu dan kepentingan pribadi bisa dibalut oleh sakralitas agama. Yang seperti ini butuh desakralisasi!

Jadi, berbagai institusi agama harus meningkatkan kerjasama dalam segala aspek kehidupan demi menjaga keutuhan dan menumbuhkan kualitas hidup bangsa kita.

Salam,
Albertus Patty