Pejabat Transformasional & Pejabat Transaksional

Saya salut karena konflik Israel-Palestina telah menunjukkan betapa banyak pemimpin politik kita, dari tingkat Bupati, Gubernur bahkan sampai tingkat tertinggi, memiliki solidaritas kemanusiaan yang luar biasa. Mereka terrpanggil menolong rakyat Palestina. Mantap!

Di tingkat daerah, banyak pemimpin mengeluarkan kebijakan mengumpulkan uang sumbangan bagi Palestina. Sangat keren..!
Inisiatif membangun solidaritas kemanusiaan untuk rakyat Palestina ini sangat gencar dilakukan.

Ironisnya, pada saat bersamaan solidaritas kemanusiaan bagi puluhan juta rakyatnya sendiri, terutama yang sedang sekarat oleh krisis ekonomi efek dari pandemi Covid-19, sangat minim.

Malah minus! Tidak pernah terdengar inisiatif menggalang solidaritas kemanusiaan bagi rakyat. Yang terjadi malah sebaliknya, kohesi sosial rakyat justru dihancurkan dengan isu-isu primordialis dan sektarian.

Yang kita dengar bukan inisiatif pejabat untuk aksi solidaritas kemanusiaan bagi bangsa sendiri, tetapi pejabat yang ditangkap karena korupsi bantuan dana sosial atau pejabat yang bermewah-mewah dengan mobil baru dan rumah mewahnya.

Yang terdengar bukan pejabat yang datang untuk melayani rakyat, tetapi pejabat yang sibuk ‘berkampanye’ guna meraup suara rakyat. Yang terdengar bukan pejabat yang berbicara dan beraksi untuk rakyat, tetapi pejabat yang ingin rakyat berbicara dan beraksi untuknya.

Apa yang dilakukan oleh para pejabat dan petinggi negara ini mengingat saya pada William Liddle, ilmuwan politik asal Ohio State University. Liddle membagi kepemimpinan di Indonesia dalam 2 tipe.

Pertama, tipe transformasional yaitu pemimpin yang mampu mengubah situasi politik Indonesia ke arah yang lebih baik. Tipe kedua adalah tipe transaksional. Dalam tipe ini pemimpin sering mempergunakan kekuasaannya untuk melahirkan kebijakan yang menguntungkan dirinya dan kelompoknya.

Bercermin dari gagasan Liddle ini, saya khawatir kebanyakan pemimpin dan pejabat kita justru berada pada tipe kedua yaitu tipe transaksional.

Kalau memang benar begitu maka jangan berharap para pemimpin yang sudah kita pilih dan kita percayai itu akan menjadi pengabdi dan pembela rakyat. Itu ilusi manusia abad ini. Kita memang mengalami dimensia akut. Kita lupa bahwa para pejabat dan petinggi pilihan kita itu justru sering menjadikan rakyat sebagai sapi perah. Mereka bisa mengeluarkan kebijakan apa pun demi menaikkan popularitas dan elektabilitasnya.

Atas nama solidaritas kemanusiaan bagi Palestina, mereka keluarkan kebijakan mengumpulkan dana dari rakyatnya sendiri. Pada satu sisi, kebijakan ini terlihat sangat bermoral. Tetapi justru di situ letak ambiguitasnya. Kebijakan ini menjadi sangat immoral karena dana ditarik dari rakyat yang tengah sekarat dan hampir mati karena badai krisis ekonomi yang menghantam mereka.

Saya jadi ingat pepatah: gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan justru terlihat! Dan ini ironisme menyedihkan!

Albertus Patty
Pecah Kopi,
23 Mei 2020



Bagikan

ARTIKEL TERKAIT

MUI adalah Perekat Bangsa!

Pada hari Senin, 22 November 2021, saya mendapat kehormatan menjadi pembicara dalam Refleksi Akhir Tahun 2021 Lintas Agama yang diselenggarakan…

Sumpah Pemuda: Diimplementasikan atau Dicampakkan?

Sumpah Pemuda bukan sekedar sejarah masa lalu. Sumpah Pemuda, mengutip Fackenheim, adalah event pembuat sejarah. Tanpa Sumpah Pemuda, tidak akan…

Taliban: Antara Dahlan Iskan dan Ade Armando

Pada 15 Agustus lalu, Taliban berhasil merebut Kabul, ibu kota Afghanistan. Artinya, Taliban berhasil meraih kekuasaan. Pemerintah Ashraf Gani dukungan…

Sejarah 33 Tahun Penyatuan GKI

Kalau boleh jujur, saya merasa sangat bangga menjadi bagian dari Gereja Kristen Indonesia (GKI). Mengapa? Dengan segala kekurangan dan kelebihannya,…