Pribumi sarat dengan makna ekonomis dan ideologis-politis. Oleh Hitler, pribumi adalah pemujaan terhadap penyakit ethnocentrisme etnik Arya lalu menjadi cikal bakal munculnya Nazi yang anti semitisme.

Oleh Kompeni, pribumi menjadi istilah pejoratif untuk merendahkan dan memarjinalkan etnik lokal dalam akses budaya, politik dan ekonomi

Kini, istilah pribumi justru digunakan untuk mengklaim hak sekelompok orang pada akses ekonomi dan politik dalam tataran lokal dan nasional sekaligus untuk memarjinalkan dan mendiskriminasi yang dilabel non pribumi.

Jadi, istilah pribumi bermakna ganda. Ia bisa digunakan sebagai pemujaan atau glorifikasi terhadap identitas sekelompok orang, tetapi ia bisa juga digunakan sebagai penanda terhadap sekelompok orang yang dilabel atau melabelkan dirinya sebagai yang tertindas.

Kedua makna di atas sering dipolitisasi untuk menggalang kekuatan massa yang dilabel ‘pribumi’ sekaligus untuk memarjinalkan dan mendiskriminasi “yang lain” guna mengklaim akses politik dan ekonomi.

Di Malaysia, kaum pribumi mendapatkan hak istimewa dalam segala hal termasuk dalam agama, akses politik dan ekonomi dan ini menjadi alasan utama untuk secara sistemik memarjinalkan hak budaya dan politik kelompok lain.

Di Indonesia, istilah ‘pribumi’ telah diharamkan untuk digunakan pejabat publik mana pun melalui InPres Presiden Habibie. Alasannya bukan saja berpotensi memecah-belah bangsa, tetapi juga karena tidak sesuai dengan Pancasila yang terbukti berhasil merajut keragaman bangsa ini dengan nilai keadilan dan kesetaraan.

Jangan kau rusak lagi itu!

Salam,
Albertus Patty